Saiful's Blog

Saiful Anwar

1A214367

3EA32

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI MULAI DARI BAPAK SABIRI SAMPAI BAPAK ANAK AGUN GEDE NGURAH PUSPAYOGA

          Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang membantu kondisi ekonomi Indonesia hingga saat ini. Sebagai anak bangsa yang menghargai para pahlawannya kita wajib mengetahui sejarah perkembangan Indonesia salah satunya ialah sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi pertama kali lahir pada tanggal 16 Desember 1886 ketika R.Aria Wiraatmadja seorang Patih Purwokerto mendirikan Hulp en Spaarbank (Bank Pertolongan dan Simpanan) yaitu sebuah organisasi usaha mirip seperti koperasi kredit Raiffeisen dengan tujuan menolong kaum priyayi dari para lintah darat dengan memberikan pinjaman dana semacam koperasi simpan pinjam saat ini. Karena ide Aria Wiraatmadja itu mengundang perhatian pemerintah Hindia Belanda yang saat itu masih menjajah tanah air kita , sejak saat itu koperasi dikembangkan sebagai bagian dari politik etis (politik balas budi) pemerintah Hindia Belanda. Berawal dari kota kecil Purwokerto , Jawa Tengah, koperasi menjadi gerakan rakyat sejak Boedi Oetomo (1908)

          Kabinet pembangunan 1 di indonesia pada tahun 1968-1973. Presiden pada kabinet ini adalah Soeharto. Tepat tanggal 6 juni Sarbini dilantik menjadi Mentri Transmigrasi dan Koperasi. Pada 1 April 1969, dimulailah pelaksanaan Pelita I (1969-1974). Pada Pelita I yang dicanangkan landasan awal pembangunan Pemerintahan Orde Baru. Titik berat Pelita I adalah pembangunan di sektor pertanian yang bertujuan mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan sektor pertanian. Pembangunan ditekankan pada penciptaan institusi pedesaan sebagai wahana pembangunan dengan membentuk Bimbingan Massal (Bimas) yang diperuntukkan meningkatkan produksi beras dan koperasi sebagai organisasi ekonomi masyarakat pedesaan.

        Tujuan Pelita I, meningkatkan taraf hidup rakyat melalui sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam tahapan berikutnya. Sayangnya, awal pelaksanaan Bimas tersebut dinyatakan gagal. Pada tahap pembelajaran selama Pelita I tersebut dijadikan pengalaman dan landasan positif untuk kelanjutan pembangunan nasional berikutnya. Belajar dari kegagalan, kemudian pemerintah melibatkan para petani melalui koperasi yang bertujuan memperbaiki produksi pangan nasional.

          Pemerintahan  Orde baru bertekad  untuk  mengembalikan  citra  koperasi  sesuai dengan  kehendak dari UUD 1945. Pada waktu itu terbentuklah  Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara (MPRS), di mana salah satu ketetapannya yang  penting  yaitu Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966 mengenai  pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Peranan  koperasi dalam hal ini tercantum di dalam Bab V, Pasal 42 dan Pasal 43 Tap MPRS tersebut.

        Mengemban amanat dari Tap MPRS tersebut dengan mendapat bantuan dan perhatian dari pemerintah, maka pada tanggal 17 juli 1966 Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan musyawarah Nasional di Jakarta. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam Munas tersebut yaitu : (1) menolak dan membatalkan semua keputusan dan hasil  Munas  Koperasi lainnya, yang kemudian  diselenggarakan  pada tahun  1961 (Munas 1) dan Tahun 1965 (Munas 2), (2) Menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MPRS.

          Selanjutnya  pada  tanggal 18 Desember 1967 pemerintah orde baru membuat UU Koperasi No. 12 Tahun 1967 mengenai  Pokok Pokok Koperasi. Dengan keluarnya UU ini, maka koperasi-koperasi yang ada pada waktu itu mulai ditertibkan, koperasi-koperasi yang tumbuh demikian mudah pada masa orde lama mulai ditertibkan. Jumlah koperasi pada akhir tahun 1967 telah mencapai 64000, di mana  dari  jumlah  tersebut  hanya  45000  yang  berbadan hukum. Dengan adanya penertiban sesuai dengan UU NO.12 ini, maka pada akhir tahun 1968 jumlah  koperasi  yang  ada  tinggal 15000 koperasi  dan  koperasi  ini  sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1967.

         Pada Tahun 1978, Pemerintah  mengeluarkan  instruksi  presiden  No.2 Tahun 1978 mengenai Badan Usaha Unit Desa atau Koperasi Unit Desa (BUUD atau KUD). Pada permulaannya, Koperasi Unit Desa hanya mencakup koperasi desa, koperasi  pertanian dan koperasi  serba usaha  di desa-desa.  Kemudian  KUD telah mampu mengembangkan  usahanya ke bidang-bidang lain seperti  bidang kerajinan rakyat, perkreditan, perkebunan dan kegiatan  dalam  menangani  masalah Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan bahkan percengkehan nasional.

           Keanggotaan Koperasi Unit Desa ini tidak didasarkan pada jenis usahanya, akan tetapi didasarkan  pada tempat tinggal penduduk atau anggota. Dalam hal ini di suatu  daerah kecamatan  telah  berdirik  koperasi-koperasi lain selain koperasi unit desa, maka koperasi-koperasi tersebut boleh terus menjalankan kegiatan usahanya atau boleh juga bergabung dengan koperasi unit desa atas kemauannya sendiri.Perkembangan koperasi selanjutnya yaitu semakin banyaknya koperasi unit desa yang hampir ada di setiap kecamatan, maka pemerintah mulai melakukan pembinaan secara khusus KUD-KUD tertentu, yang ditunjuk untuk dijadikan KUD percontohan.

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi:

Program Peningkatan Daya Saing UMKM

Kronologis lembaga yang menangani pembinaan koperasi:

     Kedudukan Direktorat Jenderal Koperasi dilepas dari Departemen Dalam Negeri, digabungkan kedalam jajaran Departemen Transmigrasi dan Koperasi, ditetapkan berdasarkan :

         Direktorat Jenderal Koperasi kembali mengalami perubahan yaitu digabung kedalam jajaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, yang ditetapkan berdasarkan :

        Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam Departemen Perdagangan dan Koperasi, dengan Drs. Radius Prawiro sebagai Menterinya. Untuk memperkuat kedudukan koperasi dibentuk puia Menteri Muda Urusan Koperasi, yang dipimpin oleh Bustanil Arifin, SH. Sedangkan Dirjen Koperasi dijabat oleh Prof. DR. Ir. Soedjanadi Ronodiwiryo.

        Dengan berkembangnya usaha koperasi dan kompleksnya masalah yang dihadapi dan ditanggulangi, koperasi melangkah maju di berbagai bidang dengan memperkuat kedudukan dalam pembangunan, maka pada Kabinet Pembangunan IV Direktorat Jenderal Koperasi ditetapkan menjadi Departemen Koperasi, melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983, tanggal 23 April 1983.

        Melalui Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991, tanggal 10 September 1991 terjadi perubahan susunan organisasi Departemen Koperasi yang disesuaikan keadaan dan kebutuhan.

    Diberlakukan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, selanjutnya mancabut dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

   Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 96 Tahun 1993, tentang Kabinet Pembangunan VI dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993, telah terjadi perubahan nama Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Tugas Departemen Koperasi menjadi bertambah dengan membina Pengusaha Kecil. Hal ini merupakan perubahan yang strategis dan mendasar, karena secara fundamental golongan ekonomi kecil sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan dan harus ditangani secara mendasar mengingat yang perekonomian tidak terbatas hanya pada pembinaan perkoperasian saja.

        Dengan adanya perkembangan dan tuntutan di lapangan, maka diadakan peninjauan kembali susunan organisasi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, khususnya pada unit operasional, yaitu Ditjen Pembinaan Koperasi Perkotaan, Ditjen Pembinaan Koperasi Pedesaan, Ditjen Pembinaan Pengusaha Kecil. Untuk mengantisipasi hal tersebut telah diadakan perubahan dan penyempurnaan susunan organisasi serta menomenklaturkannya, agar secara optimal dapat menampung seluruh kegiatan dan tugas yang belum tertampung.

      Dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan VII berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 1998, tanggal 14 Maret 1998, dan Keppres Nomor 102 Thun 1998 telah terjadi penyempurnaan nama Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil menjadi Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil, hal ini merupakan penyempurnaan yang kritis dan strategis karena kesiapan untuk melaksanakan reformasi ekonomi dan keuangan dalam mengatasi masa krisis saat itu serta menyiapkan landasan yang kokoh, kuat bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam memasuki persaingan bebas/era globalisasi yang penuh tantangan.

     Melalui Keppres Nomor 134 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka Departemen Koperasi dan PK diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.

         Berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 2000 tanggal 7 April 2000, maka ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

     Melalui Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. maka dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pegusaha Kecil dan Menengah (BPS-KPKM).

    Melalui Keppres Nomor 101 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka dikukuhkan kembali Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

       Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Pemerintah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dibubarkan.

     Melalui Keppres Nomor 108 Tahun 2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan UKM ditetapkan membawahi Setmeneg, Tujuh Deputi, dan Lima Staf Ahli. Susunan ini berlaku hingga tahun 2004 sekarang ini.

       Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga mengakui koperasi di Indonesia masih terkungkung dalam paradigma lama sehingga citranya pun belum terlampau baik di kalangan masyarakat. Pihaknya kemudian merumuskan sembilan program unggulan untuk menjadikan koperasi Indonesia agar memenuhi amanat Undang-Undang yakni sebagai soko guru perekonomian bangsa. Kementerian Koperasi dan UKM pun kemudian mencanangkan program unggulan untuk mencapai koperasi sehat, berkualitas, dan modern sekaligus menciptakan UMKM yang tangguh. Sembilan program yang dimaksud yakni Nomor Induk Koperasi atau NIK yakni terobosan pendataan koperasi sejak Desember 2014. Dari hasil pendataan, koperasi aktif sebanyak 147.249 unit. Seluruh koperasi akan memiliki NIK untuk memudahkan pembinaan, pemberdayaan dan pendampingan. Hingga saat ini, tercatat 4.626 koperasi telah mendapat NIK. Program kedua yakni penerbitan badan hukum koperasi secara online. Dengan sistem ini, pengurusan badan hukum koperasi dipangkas dari 90 hari menjadi lima hari. Kementerian Koperasi dan UKM juga berupaya mengembalikan peran penting KUD dalam penyaluran pupuk bersubsidi.